Tugas Mandiri 3.2 Halaman 84 Buku
Paket PKN Kelas 11 Kurikulum 2013
1.
Periode
1945-1949
a. Akuntabilitas
Pada periode ini
pemilihan umum belum dapat dilaksanakan. Para pemimpin negara memiliki komitmen
yang tinggi, akan tetapi ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator.
b. Rotasi
kekuasaan
Pada periode ini tidak
ada rotasi kekuasaan, karena pemilihan umum belum dapat dilaksanakan yang
diakibatkan oleh situasi yang tidak memungkinkan. Sementara itu elemen-elemen
demokrasi yang lainjuga belum terwujud.
c. Pola
rekruitmen politik
Dengan maklumat Wakil
Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian
menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa
selanjutnya.
d. Pelaksanaan
pemilihan umum
Dalam periode ini pemilihan
umum belum dapat dilaksanakan karena kondisi waktu itu.
e. Penentuan
hak-hak dasar warga negara
Pada periode ini
pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung
reolusi kemerdekaan.
2UPDATE : Untuk Kunci Jawaban yang Lengkap dan Benar dari "Tugas Mandiri 3.2 Halaman 84 Buku Paket PKN Kelas 11 Kurikulum 2013" dapat di download pada Link DISINI
. Periode 1949-19589
. Periode 1949-19589
a. Akuntabilitas
Pemegang jabatan dan
politisi pada umumnya memiliki akuntabilitas yang sangat tinggi. Dapat terjaid
karena berfungsinya parlemen dan sejumlah media massa sebagai alat kontrol
sosial. Contoh konkretnya adalah beberapa kabinet yang jatuh pada periode ini.
b. Rotasi
kekuasaan
Kehidupan kepartaian
boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang
secara maksimal. Setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota
pengurusnya.
c. Pola
rekruitmen politik
Campur tangan
pemerintah dalam hal rekruitmen boleh dikatakan tidak ada sama sekali sehingga
setiap partai bebas memilih ketua dan anggota pengurusnya.
d. Pelaksanaan
pemilihan umum
Pada periode ini hanya
dilaksanakan 1 kali pemilihan umum. Tetapi pemilu tersebut benar-benar
dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Dan setiap pemilih dapat menggunakan
haknya dengan bebas.
e. Pemenuhan
hak-hak dasar warga negara
Masyarakat dapat
merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali. Hak untuk
berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas. Kebebasan pers juga
dirasakan dengan baik. Demikian juga dengan kebebasan berpendapat.
3.
Periode
1959-1965
a. Akuntabilitas
Presiden menempatkan
dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia,
parpol juga menjadi elemen penopang dari tarik-ulur kekuatan antara lembaga
Kepresidenan, Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia.
b. Rotasi
kekuasaan
Dalam periode ini tidak
dilaksanakan pemilihan umum. Dalam periode ini juga terjadi mengaburnya
kepartaian.
c. Pola
rekruitmen politik
Peranan lembaga
legislatif dan sistem politik nasional lemah. Selain itu, proses rekruitmen
politik untuk lembaga ini (DPR-GR)-pun juga ditentukan oleh Presiden.
d. Pelaksanaan
pemilihan umum
Dalam periode ini tidak
dilaksanakan pemilihan umum.
e. Pemenuhan
hak-hak dasar warga negara
Hak-hak dasar manusia
menjadi sangat lemah. Pada periode ini juga menjadi masa puncaknya anti
kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan
majalah diberangus oleh pemerintah seperti Harta Abadi dari Masyumi dan
Harian Pedoman dari PSI.
4.
Periode
1965-1998
a. Akuntabilitas
Masa orde lama dan orde
baru sebenarnya tidak ada perubahan yang subtantif dari kehidupan politik di
Indonesia. Kekuasaan Presiden menjadi pusat dari seluruh proses politik di
Indonesia.
b. Rotasi
kekuasaan
Rotasi kekuasaan
eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kecuali, pada jajaran
yang lebih rendah.
c. Pola
rekruitmen politik
Rektuitmen politim
bersifat tertutup kecuali anggota DPR yang dipilih melalui pemilu. Sistem
rekruitmen seperti ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi.
d. Pelaksanaan
pemilihan umum
Pemilhan umum telah
dilangsungkan sebanyak 7 kali. Tetapi kualitasnya masih jauh dari semangat
demokrasi, karena terjadi kerurangan.
e. Pemenuhan
hak-hak dasar warga negara
Dunia internasional
sering kali menyoroti Indonesia berkaitan erat dengan wujud jaminan HAM.
Masalah kebebasan pers sering muncul kepermukaan. Beberapa surat kabar juga
dicabut surat izinnya. Kebebasan berpendapat menjadi barang yang langka.
5.
Periode
1998-sekarang
a. Akuntabilitas
Rakyat dengan bebas
bisa memilih langsung wakilnya di lembaga legislatif dan Presiden atau Wakil
Presiden-pun dipilih secara langsung.
b. Rotasi
kekuasaan
Rotasi kekuasaab
dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa.
c. Pola
rekruitmen politik
Pengisian jabatan
politik dilaksanakan secara terbuka dimana setiap warg negara yang mampu dan
memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya
diskriminasi.
d. Pelaksanaan
pemilihan umum
Pemilihan umum yang
dilaksanakan lebih demokratis dari pada era orde baru. Sistem pemilu yang terus
berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam
pemilu.
e. Pemenuhan
hak-hak dasar warga negara
Sebagian besar hak
dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat,
kebebasan pers dan sebagainya.
Baca Juga :
Cara Menjadi Siswa Populer di Sekolah
Baca Juga :
Cara Menjadi Siswa Populer di Sekolah
7 comments
Click here for commentssangat membantu dalam mengerjakan tugas, terima kasih��
ReplyTerimakasih kakak...
ReplyTerimakasih kakak
ReplyThxyou bangettt💕💕
ReplyMakasi kak ;)
ReplyTerima kasih atas bantuan yah
Replyterimakasih kak
ReplyConversionConversion EmoticonEmoticon